Herita Dewi; Mala Sondang Silitonga; Tun Huseno

doi:10.30559/jpn.v9i2.495

Herita Dewi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, Padang, Indonesia
Mala Sondang Silitonga Politeknik STIA LAN Jakarta, Jakarta, Indonesia
Tun Huseno IPDN Kemendagri Kampus Sumatera Barat, Agam, Indonesia

DOI: https://doi.org/10.30559/jpn.v9i2.495

Abstract

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah kurangnya kepekaan dalam mengelola keragaman, serta memperhatikan kepekaan gender dan disabilitas dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan kompetensi sosial kultural dalam perspektif GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion) dan strategi pengembangannya pada ASN di Sumatera Barat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling dengan melibatkan delapan informan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sosial kultural ASN dalam perspektif GEDSI, yang mencakup keragaman budaya, empati sosial, kepekaan gender, disabilitas, serta kelompok rentan lainnya, belum optimal. Diperlukan political will dan komitmen yang lebih kuat untuk mengarusutamakan GEDSI di seluruh sektor pembangunan. Strategi yang dirancang meliputi internalisasi dimensi sosial kultural, penguatan pra-syarat pengarusutamaan GEDSI, dan perencanaan anggaran yang responsif GEDSI. Rekomendasi penelitian menekankan pentingnya memasukkan perspektif GEDSI dalam dokumen perencanaan strategis, operasional, dan penganggaran untuk mendukung pembangunan inklusif dan berkeadilan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aman, L. (2023). Permasalahan Penerapan Kamus Kompetensi Manajerial Dan Sosial Kultural Permenpan Rb Nomor 38 Tahun 2017 Dalam Menilai Kompetensi Pejabat Fungsional Tertentu. Civil Service Journal, 16(1), 61–88. https://doi.org/10.61133/pns.v16i1.383
Apriana, K., & Rozi, F. (2022). Panduan: Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
Australian Water Partnership. (2020). Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) Strategy. 1–125.
Barat, G. S. (2022). Gubernur sumatera barat. 16.
BPSDM, R. (2021). RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026 Menjadi Pusat Keunggulan Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.
Carolyn Hannan. (2022). Handbook on Gender Mainstreaming for Gender Equality Results. UN System Coordination Division, 101.
Dull, E., & Reinhardt, S. P. (2014). An analytic approach for discovery. CEUR Workshop Proceedings, Vol. 1304, hal. 89–92.
Inklusif, M. P. (2016). Mengagas Indonesia Yang Berkeadilan.
Kurebwa, J. (2021). Gender Mainstreaming in Development. Research Anthology on Empowering Marginalized Communities and Mitigating Racism and Discrimination, 870–886. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8547-4.ch041
Lembaga Administrasi Negara. (2018). Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Berita Negara RI, 1127(1127), 1–39.
Meilifa, Wina Christiana, & Perdhana Ari Sudewo. (2022). Hubungan antara kompetensi manajerial dan sosial kultural dengan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah: studi kasus unit kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan. In Jurnal Widyaiswara Indonesia (Vol. 3).
Mihajlović Trbovc, J., & Hofman, A. (2015). Toolkit for integrating gender-sensitive approach into research and teaching. Gendering the academy and research: Combating career instability and asymmetries. European Comission, (November).
PAN RI. (2017). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 108.
PPPA, R. (2021). Renstra_2021-2026_DP3AP2KB. Renstra PPPA, 146.
Pramashela, F. S., & Rachim, H. A. (2022). Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia. In Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial (Vol. 4). https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.33529
Robert C. Bogdan & Sari Knopp Biklen. (1982). Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methode.
Sartika, D. (2017). Pengembangan Kompetensi Sosio-Kultural ASN Dalam Perspektif Kepekaan Gender Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur. Civil Service, 11(1), 1–14.
Staszewska, K., Capraro, C., Cansfield, B., & Woodroffe, J. (2015). Making Financing for Development Work for Gender Equality : What is needed at Addis and beyond. (June).
Swedish Government Official Reports. (2007). Gender Equality in Public Services - Some useful advice on gender mainstreaming.
Wardoyo, Y. P., Prasetyo, S. N., Suwandayani, B. I., Nuryasinta, R. K., Marchellinda, H. R., Karunia, N. R., … Kurniawati, D. (2024). Optimalisasi Gedsi (Gender Equility, Disability, Social Inclusion) Melalui Sekolah Ramah Anak Di Sdn Merjosari 5 Malang. Communnity Development Journal, 5(1), 2357–2364.
Yudono, A., Akil, A., & Arisandy, D. R. (2016). Perspektif Sosio-Kultural : Sebuah Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota Makassar. Jurnal Penelitian Enjiniring, 20(1), 44–57.

Strategi Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural Dalam Perspektif GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion)

Abstract

Downloads

References