Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Good Mining Practice Di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses peralihan kewenangan bidang pertambangan mineral dan batu bara dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, termasuk kendala serta implikasi peralihan kewenangan tersebut terhadap penerapan good mining practice di Provinsi Sumatera Barat pasca terbitnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pemilihan informan secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan proses peralihan kewenangan bidang minerba di Provinsi Sumatera Barat masih dalam proses penyelesaian penyerahan dokumen dari pemerintah kabupaten/kota dengan melakukan evaluasi serta verifikasi atas Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dari  278 IUP yang ada di Sumbar, 153 tidak atau belum dinyatakan Clean and Clear (CnC) sebagai persyaratan pertambangan yang memenuhi prinsip good mining practice sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 4 tahun 2009  tentang Minerba. Provinsi Sumatera Barat juga mengalami kesulitan dalam pengaturan aktvitas pertambangan mineral dan batu bara terutama terkait dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di daerah, karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Di  samping itu, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat juga belum menyiapkan regulasi terkait dengan persoalan pertambangan mineral dan batu bara. Kondisi ini akan berdampak pada penerapan good mining practice di Provinsi Sumatera Barat, di mana dalam pelaksanaannya ini harus memperhatikan aspek peduli lingkungan, peduli K3, konservasi dan pembangunan masyarakat